Rincian Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2023
Rincian Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2023 total Formasi : 1.669 Orang dengan perencian formasi
1. Ahli Pertama-Pranata Peradilan : 25 Formasi
2. Kleker- Analis Perkara Peradilan : 1.643 Formasi
Berikut Admin rampung Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang lokasi penempatannya di wilayah NTT.
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Atambua
2. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lembata
3. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ende
4. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
5. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agaman Labuan Bajo
6. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agaman Labuan Bajo
7. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua
8. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Larantuka
9. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kupang
9. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum PengadilanAgama Kupang
10. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kalabahi
11. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ruteng
12. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang
13. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kupang
14. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negari Kupang
15. Jabatan
16. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rote Ndao
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalabahi.
17. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bajawa
18. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Soe
19. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang
20. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang
21. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negeri Kupang
22. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Kupang
23. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Maumere
24. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Maumere
25. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi
26. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi
27. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Waikabubak
28. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang
29. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Labuan Bajo
30. Jabatan
Klerek- Analis Perkara Peradilan
Kualfikasi Pendidikan
S1-Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, S1 Muamalat Jinayat .
Alokasi
CPNS 1
CPNS 1
Unit Penempatan
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu.
Demikian Rangkuman Formasi CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2023 yang lokasi penempatanya di Wilayah NTT..
Sumber : Kep MenpanRB Nomor 544 tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negari di Lingkungan Pemerintahan Pusat - Lampiran XXXV
Untuk Persyaratan Perdaftaran kami masih menunggu Informasi Resmi dari BKN
No comments:
Post a Comment